Sejak tahun 2021, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menyampaikan Voluntary Local Review (VLR) sebagai bagian dari upaya untuk mendokumentasikan kemajuan, tantangan, dan praktik baik dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Kota Surabaya menjadi kota pertama yang menyusun VLR pada tahun 2021, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga meluncurkan tinjauan awal VLR SDGs Nusantara pada tahun 2024. Kabupaten Kendal dan Kutai Kartanegara turut menyusun VLR mereka dengan dukungan dari UCLG ASPAC dan Yayasan Tanoto pada tahun 2024.

Dalam proses penyusunan VLR, UCLG ASPAC berperan sebagai fasilitator dan pendamping teknis bagi pemerintah daerah. Bersama dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), UCLG ASPAC menjalankan program LOCALISE SDGs yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan TBP secara efektif. Program ini berfokus pada 16 provinsi dan 14 kota di Indonesia yang mencakup kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, dan penyusunan laporan VLR, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Selain penyusunan VLR, percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat kota dan kabupaten juga dilakukan melalui skema pemeringkatan yang transparan melalui I-SIM (Integrated Sustainability Indonesia Movement). I-SIM adalah sebuah gerakan inisiatif multi-pihak yang diselenggarakan oleh PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Program I-SIM terdiri dari dua bagian, yaitu I-SIM for Cities yang berfokus pada pemeringkatan SDG’s di tingkat Pemerintah Kota dan I-SIM for Regencies yang berfokus pada pemeringkatan di tingkat Pemerintah Kabupaten. Kedua program ini terintegrasi dengan Indonesia’s SDGs Action Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Pada tahun 2022, I-SIM for Cities diikuti oleh 74 dari 93 kota di Indonesia. Sementara pada 2023, I-SIM for Regencies melibatkan 103 dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia. Partisipasi yang tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai TPB secara terukur dan transparan. I-SIM juga membuka peluang bagi mitra pembangunan non-pemerintah, seperti pelaku usaha, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam mendukung program unggulan pemerintah kota dan kabupaten dengan tujuan menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan TPB di tingkat lokal.  

Melalui dukungan dari UCLG ASPAC dan APEKSI, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap SDG’s, serta memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan capaian SDG’s di tingkat lokal. Penyusunan VLR juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik baik antar daerah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait pembangunan berkelanjutan.

Sumber:

1.     https://localisesdgs-indonesia.org/ ;

2.      https://isim.ptsi.co.id/