Dalam memantau implementasi NUA, digunakan metode partisipatif dan inklusif. Hal ini melibatkan serangkaian diskusi kelompok fokus (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan wawasan, mendefinisikan peran aktor kunci, dan memahami dinamika lokal. Proses ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana NUA diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia, menyoroti tantangan dan peluang di tingkat nasional dan lokal. Pengumpulan praktik terbaik dan inovasi dari seluruh negeri menunjukkan bahwa transformasi perkotaan terjadi tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga aktif di kota-kota menengah dan kecil.

Dari segi struktur konten, laporan NUA kedua ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan laporan periode pertama tahun 2021. Dengan mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada praktik terbaik, laporan ini menyoroti 74 contoh inovatif dari berbagai kota dan kabupaten, mencakup 66 indikator—peningkatan dari laporan sebelumnya yang menampilkan 38 praktik di 28 indikator. Contoh-contoh ini mencakup inisiatif seperti revitalisasi Taman Ekologi Tebet di Jakarta, penggunaan energi surya komunal di Kutai Kartanegara, sistem sanitasi terpadu di Gresik, dan penerapan sistem informasi geospasial di Bontang.

Dalam buku executive summary dilakukan pengelompokan ke dalam 16 tema yang memuat 17 praktik baik sebagai berikut:

1. Indikator 1 Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Internasional menurut Jenis Kelamin dan Usia di Tingkat Nasional Perkotaan - Desa Sejahtera Astra

2. Indikator 6 Proporsi penduduk yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air - Kabupaten  Gresik

3. Indikator 15 Rasio Tingkat Konsumsi Lahan terhadap Tingkat Pertumbuhan Penduduk - Yogyakarta

4. Indikator 17 Total pengeluaran (publik dan swasta) per kapita untuk pelestarian, perlindungan, dan konservasi seluruh warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan, tingkat pemerintahan, jenis pengeluaran, dan jenis pendanaan swasta  - Ambon

5.  Indikator 22 Konsumsi material domestik, konsumsi material domestik per kapita, dan konsumsi material domestik per PDB - Bandung

6. Indikator 27 Ruang terbuka hijau per kapita - Jakarta

7. Indikator 34 Adanya undang-undang nasional yang melarang diskriminasi dalam perumahan, akses ke fasilitas umum dan layanan sosial berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya - Malang

8. Indikator 36 Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar khusus (tidak termasuk jalan tol) - Jakarta

9. Indikator 42 Total investasi di bidang perumahan (baik di sektor formal maupun informal di wilayah perkotaan), sebagai persentase dari produk domestik bruto - FLPP

10. Indikator 46 Pekerjaan di Industri Budaya dan Kreatif sebagai Proporsi dari Total Pekerjaan - Tahilalat

11. Indikator 47 Jumlah Tahunan Individu yang Dilatih dalam Pendidikan Vokasi dan Teknik - Pekalongan

12. Indikator 49 Persentase Pemerintah Daerah yang Mengadopsi dan Menerapkan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Lokal Sejalan dengan Strategi Nasional - Palu

13. Indikator 54 Keberadaan Rencana Pengelolaan Pesisir dan/atau Darat yang Diberlakukan di Negara Ini - Raja Ampat dan Sorong

14. Indikator 55 Persentase Pengurangan Konsumsi Energi Akhir Tahunan di Rumah Menggunakan Sistem Pemantauan Cerda - Tegal

15. Indikator 67 Keberadaan Setidaknya Satu Dana Keuangan atau Infrastruktur yang Tersedia untuk Pemerintah Daerah/Sub-Nasional -Kabupaten Madiun

16. Indikator 76 Persentase kota yang menggunakan sistem informasi geospasial - Bontang

17. Indikator 77 Jumlah negara yang telah berpartisipasi dalam lokakarya peningkatan kapasitas tentang indikator Agenda Baru Perkotaan