Sebagai instansi penjuru nasional untuk isu-isu terkait UN-Habitat, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk memimpin proses penyusunan laporan Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) ini. Data sekunder terutama diperoleh dari survei sosial-ekonomi dan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, mengingat kompleksitas indikator dalam NUA, data yang tersedia dari kedua sumber tersebut terbatas. Oleh karena itu, dilakukan eksplorasi data yang lebih luas, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi profesional, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam memantau implementasi NUA, digunakan metode partisipatif dan inklusif. Hal ini melibatkan pelaksanaan serangkaian diskusi kelompok fokus (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan wawasan, mendefinisikan peran aktor kunci, dan memahami dinamika lokal.

Strategi partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan para pemangku kepentingan terhadap data dan kesimpulan laporan, mendorong kolaborasi kelembagaan, dan memastikan kebijakan yang konsisten untuk mendukung pembangunan perkotaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan NUA ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keterbatasan data dan akses terbatas terhadap informasi publik setelah restrukturisasi kementerian dan lembaga. Beberapa data yang diperlukan tidak dapat diperoleh sepenuhnya, karena beberapa indikator yang tercantum dalam metadata memerlukan agregasi data tingkat perkotaan atau kota, yang tidak sepenuhnya tersedia dalam sistem statistik nasional. Terlepas dari keterbatasan data sektoral dan spasial ini, setiap upaya dilakukan untuk mengembangkan laporan selengkap mungkin, dengan mematuhi pedoman resmi UN-Habitat dan menekankan transparansi serta pendekatan berbasis bukti.

Dari segi struktur konten, laporan NUA kedua ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan laporan periode pertama tahun 2021. Laporan ini mencapai cakupan data lengkap untuk semua 77 indikator, meskipun 8 indikator masih bergantung pada data proksi yang serupa.

Untuk memudahkan melihat keterkaitan indikator, dalam buku executive summary dibuat 16 tema sbb:

1.  Menghapus kemiskinan dalam segala bentuk untuk kesejahteraan

2.  Inklusifitas

3. Ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, kualitas udara, dan kesehatan

4. Transportasi berkelanjutan

5. Keterjangkauan perumahan

6. Permukiman layak 

7. Perencanaan terintegrasi

8. Energi dan jejak material

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi

10.  Pembangunan Sumber Daya Manusia

11. Sektor pekerjaan, dukungan UMKM, dan Ekonomi Kreatif

12. Mitigasi perubahan iklim

13. Pembangunan spasial

14. Ketahanan bencana

15. Desentralisasi

16. Pengembangan kapasitas di tingkat lokal