Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menuntaskan masalah penerangan di sejumlah 17 desa yang belum terjangkau jaringan listrik, melalui Program Terang Kampongku melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara. Sejak tahun 2021 program ini sudah dijalankan DPMD Kutai Kartanegara di sejumlah desa yang belum memiliki aliran listrik, seperti Desa Muara Enggelam yang dibangun PLTS Komunal. Pada 2022, pemerintah kabupaten melalui DPMD Kutai Kartanegara telah membangun jaringan PLN di Desa Muhuran dan Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun, Desa Tuana Tuha dan Desa Teluk Muda di Kecamatan Kenohan, serta Desa Tanjung Batuq Harapan dan Desa Muara Muntai. DPMD Kutai Kartanegara juga sudah membangun PLTS Komunal di Desa Menamang Kanan, Desa Menamang Kiri, dan Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman.

PLTS Komunal dibangun menggunakan APBD Kutai Kartanegara dan APBD Provinsi. Tahun 2023 ini, DPMD Kutai Kertanegara juga sudah menuntaskan permasalahan listriknya, seperti di Kecamatan Muara Kaman, PLTS Komunal dibangun di Desa Kupang Baru, serta Desa Liang Buaya dan Dusun Nangka Bonah di Desa Tunjungan. Pembangunan PLTS Komunal dikerjakan menggunakan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang dananya ditransfer ke desa dan masuk dalam APBDes. Harapannya, keberadaan PLTS Komunal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup. PLTS tersebut dikelola oleh BUMDes Bersinar Desaku dari Desa Muara Enggelam.

Aliran listrik dari PLTS mengalir ke sejumlah 160 rumah dan menuju beberapa fasilitas umum dimana setiap pelanggan mendapat jatah 300-500 watt. PLTS juga mendatangkan pundi-pundi rupiah yang dinilai tidak sedikit. Untuk mendapatkan listrik bertenaga matahari, pelanggan diharuskan membayar Rp 90.000,00 per dua pekan kepada BUMDes Bersinar Desaku. Dari kegiatan usaha ini pendapatan BUMDes mencapai 12-14 juta rupiah per bulan.

PLTS Komunal atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal di Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Muara Enggelam, telah beroperasi sejak 2015 dan berhasil memberikan kemandirian energi bagi masyarakat desa. PLTS ini dibuat dengan kapasitas 30 KWp dan dikelola oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur retribusi, perawatan, dan pengelolaan hasil retribusi untuk operasional dan pemeliharaan PLTS. PLTS ini merupakan contoh sukses penerapan PLTS komunal di area pedesaan, khususnya di wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pemerintah Desa membuat Perdes untuk mengatur pengelolaan PLTS, termasuk retribusi yang dibayarkan oleh warga dan penggunaan dana retribusi tersebut.

Warga membayar retribusi PLTS sebesar Rp 100.000 per bulan, yang merupakan akumulasi perhitungan dari Rp 3.000 per hari dengan kuota 30 KWp per hari. Hasil retribusi digunakan untuk biaya operasional, perawatan PLTS, gaji operator dan teknisi, serta tabungan untuk mengganti peralatan yang rusak, seperti baterai. PLTS Komunal ini memberikan kemandirian energi bagi masyarakat Desa Muara Enggelam, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN.

PLTS Komunal juga dikenal sebagai PLTS Terpusat Off Grid atau PLTS Sentralisasi, yaitu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang beroperasi secara independen di lokasi yang tidak memiliki jaringan listrik PLN. Selain PLTS Komunal Muara Enggelam, terdapat juga contoh lain PLTS terpusat, seperti PLTS Cirata di Jawa Barat yang merupakan PLTS terbesar di Asia Tenggara dan PLTS Likupang di Sulawesi Utara. Pembangkit Listrik Tenaga Surya, PLTS Terpusat Off Grid (PLTS Komunal / PLTS Sentralisasi) adalah pembangkitan listrik matahari secara sentralisasi dimana PLTS beroperasi secara independen di lokasi yang tidak terdapat jaringan grid / PLN. PLTS ini difungsikan sebagai pembangkit utama yang melayani beban langsung (seperti perlatan dan lain-lain) maupun melalui jaringan distribusi tegangan rendah (TR).

Sumber :

https://www.hexamitra.co.id/plts-terpusat-pembangkit-listrik-tenaga-

surya.php#:~:text=Pembangkit%20Listrik%20Tenaga%20Surya%2C%20PLTS,tidak%20terdapat%20jari ngan%20grid%20/%20PLN.